Bagaimanakah rupa cetak biru ekonomi bangsa kita? Jika yang meletakkan fondasi utamanya adalah seorang Mohammad Hatta, benarkah wujud koperasi yang hari ini berserakan di kantor-kantor kelurahan dan birokrasi adalah wajah aslinya?
Bagaimanakah rupa cetak biru ekonomi bangsa kita? Jika yang meletakkan fondasi utamanya adalah seorang Mohammad Hatta, benarkah wujud koperasi yang hari ini berserakan di kantor-kantor kelurahan dan birokrasi adalah wajah aslinya?
Untuk memahami dari mana gagasan ini bermula, kita harus menarik mundur jarum jam sejarah jauh sebelum republik ini bernama Indonesia. Di masa purba, nenek moyang Nusantara—baik ras Australo-Melanesia yang meramu dalam kelompok-kelompok nomaden kecil, maupun ras Austronesia yang perlahan menetap dengan teknologi agrarisnya—menyadari bahwa mereka tak bisa menolak untuk hidup berkolektif.
Nalar komunal ini adalah insting purba untuk bertahan dari seleksi alam. Nalar itu tak pernah benar-benar punah. Di pedalaman Hubula, Papua, misalnya, sistem tukar-menukar komunal yang jauh dari intervensi uang tunai hingga hari ini terbukti lebih tangguh menjaga nyawa dan perut warganya, ketimbang fluktuasi pasar bebas di perkotaan yang rentan krisis. Ada DNA kolektivisme yang mengalir deras dalam darah manusia Indonesia. Nilai inilah yang perlahan melesap dan kita terjemahkan dalam satu frasa luhur: gotong royong.
Ketika Mohammad Hatta menghabiskan 11 tahun masa pengembaraan intelektualnya di Eropa, ia menyaksikan sendiri bagaimana Revolusi Industri melahirkan kapitalisme yang memangsa kelas pekerja. Hatta muda tidak kembali ke Tanah Air dengan membawa teori ekonomi Barat untuk dijahit paksa ke tubuh republik yang baru lahir. Sebaliknya, ia merumuskan antitesisnya melalui Koperasi.
Hatta paham, masyarakat kita yang terbiasa hidup komunal membutuhkan ruang ekonomi yang demokratis. Koperasi di matanya adalah sebuah arena di mana manusia tidak diukur dari seberapa besar tumpukan modalnya, melainkan dari suaranya. Ia menolak masyarakat direduksi menjadi sekadar sekrup dalam mesin raksasa konglomerasi. Melalui Pasal 33 UUD 1945, Hatta memancangkan tiang pancang bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
Sayangnya, waktu berjalan dan sejarah sering kali disetir oleh kepiawaian para pemodal. Gagasan monumental Hatta perlahan mengalami degradasi yang tragis. Koperasi direduksi maknanya. Di benak generasi modern, ia sekadar menjadi entitas gurem, tempat simpan-pinjam berskala mikro dengan manajemen seadanya, atau sebatas institusi birokratis yang plangnya berdebu di pinggir jalan. Belum lagi, koperasi kian buruk citranya di masyarakat lewat kabar-kabar yang muncul di media massa.
Di sehamparan debu tentang koperasi, komunitas di akar rumput justru memiliki semangat lain untuk kembali menghidupkan koperasi. Seperti di Bandung anak-anak muda mulai memikirkan kolektivitas yang dijaga lewat sistem koperasi. Sementara di tempat lain, koperasi bisa menjadi ruang untuk pendidikan bagi masyarakat baik menyoal ekonomi maupun demokrasi.
Koperasi hari ini, yang digerakan anak muda, lebih merespons zaman dan beradaptasi dengan krisis. Dengan begitu tiga kisah koperasi ini bisa menjadi cikal bakal bagaimana sistem ekonomi kolektif ini bisa menjadi garda pertahanan ekonomi bangsa.
Masa pandemi Covid-19 adalah rahang besi yang mengunyah dan meremukkan kelas pekerja tanpa ampun. Di Jawa Barat, provinsi dengan konsentrasi industri manufaktur terbesar, 80 persen buruh garmen dan tekstil kehilangan mata pencahariannya nyaris dalam semalam. Namun, dari puing-puing industri yang bertumbangan dan keputusasaan masal itu, lahir sebuah eksperimen ekonomi yang sangat radikal.
Di sebuah ruko berukuran 4,5 x 7 meter di Plaza Rajawali, Ciroyom, Kota Bandung, sekumpulan mantan buruh merumuskan nasibnya sendiri. Alih-alih menunggu mesias datang di masa paceklik itu, Alliyah Sarastita Rusdinar bersama beberapa orang di serikat buruh menginisiasi pendidikan koperasi sembari belajar dari benchmark yang ada.
Terinspirasi Mondragon Corporation—pusat gerakan koperasi raksasa di Alliyah dan rekan-rekannya mendirikan sebuah koperasi pekerja (worker cooperative). Di dalam tubuh TNF, garis batas imajiner antara "majikan" dan "buruh" dihapus secara permanen. Para pekerja di sana adalah pemilik sah dari perusahaan itu sendiri.
Lebih mengesankan lagi, TNF tidak sekadar menjahit sisa-sisa kain kain lusuh untuk bertahan hidup. Mereka menantang wajah industri fesyen dengan masuk ke sektor manufaktur berkelanjutan (advanced manufacturing). Limbah tekstil pabrikan disulap dan direkayasa (upcycling) menjadi produk bernilai tinggi seperti tas laptop, tote bag, hingga merchandise premium. Mereka menutup siklus limbah fesyen yang selama ini mencekik lingkungan.
Setiap keputusan krusial di TNF—mulai dari penentuan jam kerja, target produksi, hingga pembagian upah—diambil melalui sistem one man one vote. Demokrasi benar-benar terjadi di lantai pabrik. Hasilnya membungkam pesimisme: dalam tahun pertamanya berdiri dengan digerakkan hanya oleh delapan orang pekerja-pemilik, koperasi ini meraup omzet Rp1 miliar.
Hanya butuh 2 tahun sejak didirikan pada 2023, kini TNF menjadi perusahaan dengan belasan pemilik yang masing-masing mengisi peran sesuai keahliannya. Dari belakang pasar Ciroyom kini berada di kawasan Industri di Cibolerang Bandung.
Tak hanya memperbesar skala usaha, TNF kini memiliki lini bisnis baru, yakni Coppo. Sebuah produk olahan limbah residual yang biasanya berakhir ke tps-tps, kini disulap menjadi board untuk kebutuhan desain interior. Produknya disukai oleh pasar interior, terlebih yang mengejar pemandangan sustainable dari citra jenamanya.
Jika TNF meruntuhkan hierarki di pusat industri perkotaan, maka di jantung hutan dan sungai-sungai besar Kalimantan Barat, masyarakat pedalaman meruntuhkan hegemoni perbankan komersial.
Selama berdekade-dekade, institusi perbankan modern enggan merambah wilayah-wilayah pedalaman tanpa aspal dan sinyal internet. Mereka berlindung di balik alasan klasik: "tidak masuk kalkulasi bisnis" dan "berbiaya operasional tinggi". Di tengah kealpaan negara dan apatisme pasar bebas itulah, gerakan Credit Union (CU) atau koperasi simpan pinjam tumbuh menjadi raksasa yang dilahirkan langsung dari rahim masyarakat adat.
Kini, lebih dari satu juta warga—sekitar seperlima dari total populasi Kalimantan Barat—telah mengonsolidasikan kekayaan mereka yang berserakan. Melalui entitas-entitas seperti CU Keling Kumang, CU Pancur Kasih, hingga CU Lantang Tipo, masyarakat yang tadinya sama sekali tidak terdeteksi dalam radar ekonomi nasional ini membuktikan sesuatu yang muskil. Pada 2011, total aset jaringan CU di Kalbar menembus angka lebih dari Rp3 triliun. Angka yang bahkan melampaui APBD provinsinya sendiri pada masa itu. Ini adalah akumulasi modal kerakyatan dalam skala yang masif.
Namun, esensi CU bukanlah sekadar transaksi utang-piutang. CU telah berevolusi menjadi lembaga rekayasa sosial (social engineering) yang mengubah peradaban pesertanya. Ia mendidik masyarakat pedalaman yang sebelumnya tidak mengenal literasi finansial tentang tata kelola keuangan, merombak prioritas konsumsi yang impulsif, dan yang terpenting: membiayai pendidikan tinggi bagi generasi muda petani.
Munaldus, pendiri CU Keling Kumang, menyadari bahwa perbaikan nasib ekonomi harus dimulai dari pendidikan. Kini, ribuan anak-anak petani karet dan masyarakat pedalaman bisa mengenyam bangku kuliah karena orang tua mereka memiliki akses kredit pendidikan yang manusiawi dari CU. Di hutan Kalimantan, kedaulatan finansial tidak turun dari langit sebagai kebijakan populis Jakarta; ia diciptakan oleh tangan-tangan kasar yang menolak untuk terus menerus dimiskinkan oleh sistem.
Lini pertahanan kedaulatan ketiga tidak berbentuk deru mesin pabrik atau brankas besi berisi triliunan rupiah, melainkan kedaulatan kognitif. Di sebuah kios sempit di sudut lantai dua Pasar Kranggan, Yogyakarta, Koperasi Edukarya Negeri Lestari (KEN8) mendirikan Wikikopi.
Jangan bayangkan tempat ini seperti kedai kopi estetik berpendingin ruangan yang menjual gaya hidup bagi kaum urban menengah. Wikikopi adalah sebuah "sekolah berpikir". Dipimpin oleh Tauhid Aminulloh, seorang ahli hukum yang turun ke akar rumput, Wikikopi menggunakan medium kopi sebagai pisau bedah untuk mengajarkan kepemimpinan, nalar berbisnis, komunikasi, dan manajemen proyek kepada para petani dan anak muda.
Filosofi yang mereka anut adalah tamparan keras bagi komersialisasi pendidikan modern: Pengetahuan adalah milik publik dan bukan bisnis, sehingga harus dibagikan secara cuma-cuma. Sedangkan produk dari pengetahuan itulah yang baru boleh memiliki nilai bisnis.
Dalam rantai pasok agrikultur global, petani sering kali sengaja dibiarkan tak berpengetahuan agar rantai tengkulak bisa terus berpesta. Petani dibiarkan teralienasi dari produk yang mereka tanam sendiri. Di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, ketidaktahuan itu pernah memaksa petani merelakan kopi mereka ditebas dalam bentuk cherry bean(buah ceri kopi utuh) dengan harga yang sangat menghina: Rp2.500 per kilogram.
Melalui edukasi pascapanen, pengenalan terhadap kualitas rasa, dan penanaman kesadaran berkoperasi yang dibawa KEN8 melalui program residensi, mata para petani Papua terbuka. Mereka bangkit, membangun fasilitas pengolahan sederhana, dan mulai memproses hasil buminya menjadi green bean (biji kopi hijau). Hasilnya? Harga kopi mereka meroket dan diserap oleh jaringan koperasi dengan harga wajar, Rp80.000 per kilogram. Wikikopi secara meyakinkan menyadarkan kita semua bahwa tanpa kedaulatan intelektual, cita-cita kedaulatan ekonomi hanyalah omong kosong belaka.
Dari tiga gerakan koperasi di atas membuktikan, sistem ekonomi kolektif bisa menjadi sabuk pengaman krisis di Indonesia. Penguatan koperasi yang didasarkan pada ciri komoditas andalan dari daerah ataupun menyelesaikan masalah sosial akan menjadi jaminan bahwa koperasi memanglah ekonomi gaya indonesia.
Yang patut dipertanyakan, mengapa kisah-kisah bagus tentang sistem ekonomi kerakyatan ini tak pernah terekspos? Atau memang karena koperasi mirip gerakan senyap di daerah pinggir yang memang tak mau terlihat dengan alasan tertentu? Lantas, upaya-upaya menyisir gerakan-gerakan koperasi yang tumbuh mesti dikampanyekan, sehingga masyarakat tidak terjebak dalam sistem ekonomi yang mecekik lagi kemudian hari. Imajinasi Indonesia Emas akan sangat mungkin, jika kesadaran akan ekonomi kolektif terus dirawat dan disebarkan. ***
